TUGAS E-LEARNING PANCASILA - part 2

Nama : Yusron Dwi Mangestika Wicakso Sugianto

NPM  : 18311874

Kelas : SMTS - 05 - 2011 – C

Tugas 2

Pertanyaan    :

Jelaskan bagaimana menerapkan nilai-nilai pancasila pada kasus-kasus kehidupan? Yang dimaksud kasus-kasus kehidupan adalah kejadian atau peristiwa nyata yang pelakunya manusia, jadi kasus kehidupan yang menyimpang diluruskan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila!

Jawab             :

Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Penerapan nilai-nilai Pancasila adalah upaya menjadikan nilai-nilai Pancasila bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, bangsa Indonesia menghendaki agar untuk selama-lamanya Pancasila menjadi pandangan hidup bangsa dan dasar negara Indonesia. Hal ini bukan khayalan, sepanjang nilai-nilai Pancasila tetap berakar pada kehidupan budaya bangsa Indonesia. Karena itu, nilai-nilai Pancasila haruslah diamalkan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seperangkat usaha yang berpola, dengan mempertimbangkan faktor yang mempengaruhi kelestarian nilai-nilai Pancasila. Faktor-faktor itu antara lain ideologi lain yang berkembang dewasa ini; perkembangan teknologi mutakhir di bidang komunikasi massa; transportasi dan sebagainya.

Penerapan Pancasila sebagai ideologi dapat ditempuh melalui berbagai cara, dan cara yang terbaik adalah melalui pengamalan sehari-hari. Prinsip ini berarti bahwa nilai-nilai Pancasila itu seharusnya menjadi motivasi semua tingkah laku rakyat Indonesia, diamalkan sebagai bagian integral dalam kebudayaan bangsa.

Secara formal menjadikan Pancasila sebagai Pendidikan Moral Pancasila (PMP) dalam kurikulum di sekolah dan pemantapan Pancasila dalam penataran-penataran, lokakarya-lokakarya serta penelitian adalah juga usaha pelestarian Pancasila. Pelestarian seperti ini merupakan usaha pelestarian secara preventif, melalui pembinaan yang berkesinambungan. Dalam hubungan ini tidak kurang pentingnya adalah pengarahan dalam hal amaliahnya, sebagai perwujudan dari penerapan Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat. Di sinilah pentingnya Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4).

Menjadikan P-4 sebagai bagian yang integral dalam tata budaya bangsa Indonesia, dan dapat menjelma sebagai tata laku yang hidup dalam masyarakat secara wajar, akan menjadi faktor yang menentukan dalam usaha pelestarian nilai-nilai Pancasila. Apabila Pancasila diamalkan dalam kehidupan masyarakat sebagai pola berpikir dan bertindak, maka usaha pelestarian dapat dikatakan sesuai dengan tujuannya.

1. Jalur-jalur yang digunakan

Jalur pendidikan

Pendidikan memegang peranan yang sanagat penting dalam pengamalan pancasila, baik pendidikan formal (sekolah) maupun nonformal(di lingkungan keluarga dan masyarakat), keduanya sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Dalam pendidikan formal semua tindak-perbuatannya haruslah mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila. Dalam pendidikan keluarga pengamalan Pancasila harus ditanamkan dan dikembangkan sejak anak-anak masih kecil, sehingga proses pendarah-dagingan nilai-nilai Pancasila dengan baik dan menuntut suasana keluarga yang mendukung. Lingkungan masyarakat juga turut menentukansehingga harus dibina dengan sungguh-sungguh supaya menjadi tempat yang subur bagi pelaksanaan pengamalan Pancasila. Melalui pendidikan inilah anak-anak didik menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pacasila diarahkan berjalan melalui pemahaman dari pemikiran dan dan pengamalan secara pribadi. Sasaran pelaksanaan pedomaan pengamalan Pancasila adalah perorangan, keluarga, masyarakat, baik dilingkungan tempat tinggal masing-masing, maupun di lingkungan tempat bekerja.

Jalur media massa

Peranan media massa sangat menjanjikan karena pengaruh media massa dari dahulu sampai sekarang sangat kuat, baik dalam pembentukan karakter yang positif maupun karakter yang negatif, sasaran media massa sangat luas mulai dari anak-anak hingga orang tua. Sosialisasi melalui media massa begitu cepat dan menarik sehingga semua kalangan bisa menikmati baik melalui pers, radio, televisi dan internet. Hal itu membuka peluang besar golongan tertentu menerima sosialisasi yang seharusnya belum saatnya mereka terima dan juga masuknya sosialisasi yang tidak bersifat membangun. Media massa adalah jalur pendidikan dalam arti luas dan peranannya begitu penting sehingga perlu mendapat penonjolan tersendiri sebagai pola pedoman pengamalan Pancasila. Sehingga dalam menggunakan media massa tersebut harus dijaga agar tidak merusak mental bangsa dan harus seoptimal mungkin penggunaannya untuk sosialisasi pembentukan kepribadian bangsa yang pancasilais. Jadi, untuk sosialisasi-sosialisasi yang mengancam penanaman pengamalan Pancasila harus disensor.

                   

Jalur organisasi sosial politik

Pengamalan Pancasila harus diterapkan dalam setiap elemen bangsa dan negara Indonesia. Organisasi sosial politi adalah wadah pemimpin-pemimpin bangsa dalam bidangnya masing-masing sesuai dengan keahliannya, peran dan tanggung jawabnya. Sehingga segala unsur dalam organisais sosial politik seperti para pegawai Republik Indonesia harus mengikuti pedoman pengamalan Pancasila agar berkepribadian Pancasila karena selain warga negara Indonesia, abdi masyarakat juga sebagai abdi masyarakat, dengan begitu maka segala kendala akan mudah dihadapi dan tujuan serta cita-cita hidup bangsa Indonesia akan terwujud.

2. Penciptaan suasana yang menunjang

Kebijaksanaan pemerintah dan peraturan perundang-undangan

Penjabaran kebijaksanaan pemerintah dan perundang-undangan merupakan salah satu jalur yang dapat memperlancar pelaksanaan pedoman pengamalan pancasila dimana aspek sanksi atau penegakan hukm mendpat penekanan khusus.

Aparatur negara

Rakyat hendaklah berpartisipasi aktif di dalam menciptakan suasana dan keadaan yang mendorong pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila. Dan aparatur pemerintah sebagai pelaksana dan pengabdi kepentingan rakyat harus memahami dan mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengamalan Pacasila perlu disediakan dan memfungsikan lembaga-lembaga kenegaraan, khususnya lembaga penegak hukum dalam menjamin hak-hak warga negaranya dan melindungi dari perbutan-perbuatan tercela.

Kepemimpinan dan pemimpin rakyat

Peranan kepemimpinan dan pemimpin masyarakat, baik pemimpin formal maupun informal sangat penting dalam pelaksanaan pedoman pengamalan. Mereka dapat menyampaikan bagaimana pola pelaksanaan pedoman pengamalan Pancasila dan menyuruh bawahan atau umatnya untuk mengikuti pola pedoman pelaksanaan Pancasila. begitu Pengamalan pancasila akan tetep lestari.

Pengamalan Pancasila secara Subjektif dan Objektif

1. Pengalaman secara objektif

Pengamalan pancasila yang obyektif adalah pelaksanaan dalam bentuk realisasi dalam setiap penyelengaraan negara, baik di bidang legislatif,eksekutif, maupun yudikatif. Dan semua bidang kenegaraan terutama realisasinya dalam bentuk peraturan perudang-undangan negara Indonesia antara lain sebagai berikut :

Tafsiran UUD 1945, harus dapat dilihat dari sudut dasar filsafat negara pancasila sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alenia IV

Pelaksanaan UUD 1945 dalam undang-undang harus mengingat dasar-dasar pokok pikiran tercantum dalam dasar filsafat negara Indonesia

Tanpa mengurangi sifat undang-undang yang tidak dapat diganggu gugat, iterprestasi pelaksanaannya harus mengingat unsur-unsur yang terkandung dalam dassaar filsafat negara.

Interprestasi pelaksanaan undang-undang harus lengkap dan menyeluruh, meliputi seluruh perundang-undangan dibawah undang-undang dan keputusan-keputusan administratif dari tingkat penguasa penguasa negara, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan dengan alat-alat perlengkapan negara di daerah, keputusan-keputusan pengadilan serta alat perlengkapnya,begitu juga meliputi usaha kenegaraan dan ermasuk rakyat. Dengan demikian seluruh hidup kenegaraan dan tertip hukum Indonesia didasarkan atas dan diliputi oleh asas filsafat, politik dan tujuan negara didasarkan atas asas kerohanian Pancasila. Hal ini termasuk pokok kaidah negara serta pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945. Dalam realisasi pelaksanaan konkretnya yaitu dalam setiap penentuan kebijakan dibidang kenegaraan antara lain :

1.      GBHN

2.      Hukum, perpu dan peradilan

3.      Pemerintah

4.      Politik dalam dan luar negeri

5.      Kesejahteraan

6.      Kebudayaan

7.      Pendidikan

2. Pengamalan secara subjektif

Pengamalan pancasila pengamalan pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam pribadi seseorang,warga negara, individu, penduduk, penguasa, dan orang Indonesia. Pengamalan pancasila yang subyektif ini justru lebih penting dari pengamalan yang karena pengamalan yang subyektif merupakan syarat pengamalan pancasila yang obyektif. Dengan demikian pelaksanaan pancasila yang subyektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan pancasila. Dalam pengertian inilah akan terwujud jika suatu keseimbangan kerohanian yang mewujudkan suatu bentuk kehidupan dimana kesadaran wajib hukum telah berpadu menjadi kesadaran wajib moral. Sehingga dengan demikian suatu perbuatan yang tidak memenuhi wajib melaksanakan pancasila.

Dalam pengamalan pancasila yang subyektif ini bilamana nilai-nilai pancasila telah dipahami,diresapi, dan dihayati oleh seseorang maka orang itu telah memiliki moral pancasila dan jika berlansung terus menerus sehingga melekat dalam hati maka disebut dengan kepribadian pancasila. Pengertian kepribadian bangsa Indonseia dapat dikembalikan kepada hakikat manusia.Telah diketahui bahwa segala sesuatu itu memiliki tiga macam hakikat yaitu :

Hakikat abstrak, yaitu terdiri atas unsur-unsur yang bersama-sama menjadikan hal itu ada, dan menyebabkan sesuatu yang sama jenis menjadi berbeda dengan jenis lain sehingga hakikat ini disebut dengan hakikat universal. Contoh; jenis manusia, hewan, tumbuhan.

Hakikat pribadi yaitu ciri khusus yang melekat sehingga membedakan dengan sesuatu yang lain. Bagi bangsa Indonesia hakikat pribadi ini disebut dengan kepribadian.Dan hakikat pribadi ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak.

Hakikat kongkrit yaitu hakikat segala sesuatu dalam menyatakan kongkrit, dan hakikat ini merupakan penjelmaan dari hakikat abstrak dan hakikat kongkrit.

Oleh karena itu bagi bangsa Indonesia, pengertian kepribadian Indonsesia ini memiliki tingkatan yaitu :

a.       Kepribadian yang berupa sifat-sifat hakikat kemanusiaan ”monupluralis”jadi sifat-sifat kemanusiaan yang abstrak umum universal. Dalam pengertian ini disebut kepribadian kemanusiaan, karena termasuk jenis manusia, dan memiliki sifat kemanusiaan

b.      Kepribadian yang mengandung sifat kemanusiaan, yang telah terjelma dalam sifat khas kepribadian bangsa Indonesia (pancasila) dan ditambah dengan sifat-sifat tetap yang terdapat pada bangsa Indonesia, ciri khas, karakter, kebudayaan dan lain sebagainya

c.       Kepribadian kemanusiaan, kepribadian Indonesia dalam realisasi kongkritnya, setiap orang, suku bangsa, memiliki sifat yang tidak tetap, dinamis tergantung pada keadaan manusia(Indonesia) perorangan secara kongkrit. Berdasarkan uraian diatas maka pengamalan pancasila subyektif dari pancasila meliputi pelaksanaan, pandangan hidup, telah dirumuskan dalam P4(Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila).

Realisasi pengamalan Pancasila dalam Bidang Ekonomi, Budaya, Pendidikan dan Iptek

1. Bidang Ekonomi

                   

Ekonomi yang berdasarkan Pancasila tidak dapat dilepaskan dari sifat dasar individu dan sosial. Manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain untuk memenuhi semua kebutuhanya tetapi manusia juga mempunyai kebutuhan dimana orang lain tidak diharapkan ada atau turut campur. Ekonomi menurut pancasila adalah berdasarkan asas kebersamaan, kekeluargaan artinya walaupun terjadi persaingan namun tetap dalam kerangka tujuan bersama sehingga tidak terjadi persaingan bebas yang mematikan (Kaelan, 1996: 193). Dengan demikian pelaku ekonomi di Indonesia dalam menjalankan usahanya tidak melakukan persaingan bebas, meskipun sebagian dari mereka akan mendapat keuntungan yang lebih besar dan menjanjikan. Hal ini dilakukan karena pengamalan dalam bidang ekonomi harus berdasarkan kekeluargaan. Jadi interaksi antar pelaku ekonomi sama-sama menguntungkan dan tidak saling menjatuhkan sehingga usaha-usaha kecil dapat berkembang dan mendukung perekonomian Indonesia menjadi kuat.

2. Bidang budaya

Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahua, kepercayaan, moral,hukum, adat dan lain kemampuan serta kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Begitu luas cakupan kebudayaan tetapi dlaam pengamalan Pancasila kebudayaan bangsa ketimuran, yaitu budaya bangsa yang sangat menjunjung tinggi sopan santun.

3. Bidang Pendidikan

Pendidikan adalah salah satu piranti untuk membentuk kepribadian. Maka dari itu pendidikan yang dilaksanakan harus sesuai diperhatikan. Pendidikan nasional harus dipersatukan atas dasar Pancasila. Menurut Notonegoro (1973), perlu disusun sistem ilmiah berdasarkan Pancasila tentang ajaran, teori, filsafat, praktek, pendidikan nasiona, yang menjadi dasar tunggal bagi penyelesaian masalah-masalah pendidikan nasional. Dengan begitu diharapkan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud dengan mudah. Tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab

Berikut contoh dalam kehidupan nyata

Melati, gadis remaja dari keluarga yang dibilang cukup mampu. Melati seorang mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta, Indonesia. Ayah dan Ibunya sibuk bekerja demi memenuhi kebutuhan Melati. Melati hidup serba terpenuhi. Namun, dibalik semua itu Melati merasa ada yang kurang. Hidupnya kerap kali kesepian karena tidak mendapatkan perhatian lebih dari orang tuanya. Sampai-sampai Melati magang kerja, ikut les sana-sini untuk menghilangi kesepiannya.

Sampai akhirnya dia diperkenalkan dengan Jaka, kakak sahabatnya sendiri, Rena. Di awal perkenalan itu Melati merasa Jaka orang yang selama ini dia cari. Orang yang bisa mengisi kesepiannya. Orang yang memiliki waktu lebih banyak dibandingkan kedua orang tuanya. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjalin sebuah hubungan pacaran. Hubungan yang banyak dilakukan remaja kebanyakn seperti mereka.

Namun setelah sekian lama mereka berpacaran, Jaka semakin aneh. Jaka menjadi seorang pria yang kasar, arogan, dan egois. Tak sering dia memaksakan kehendaknya kepada Melati. Dan tak sering juga Jaka mengucapkan kata-kata kasar kepada Melati. Tak hanya itu, Jaka pun berani main tangan kepada Melati. Seperti, menampar, memukuli Melati, dan masih banyak lagi.

Bimo, sahabat Melati, turut menjadi korban sikap Jaka yang arogan itu. Jaka mengira kalau Melati dan Bimo punya hubungan lain selain persahabatan. Sampai akhirnya terjadi ribut besar antara Jaka dan Melati. Seperti biasa Melati mendapatkan perilaku kasar Jaka, bahkan kali ini paling sadis!

Sampai akhirnya Melati meminta pendapat Bimo dan memutuskan untuk menyerah. Melati tidak kuat lagi dengan perilaku Jaka seperti itu. Melati sadar bahwa Jaka tidak akan pernah berubah dan memutuskan hubungan pacaran mereka.

Berita terakhir yang Melati tahu tentang Jaka adalah setelah mereka putus, Jaka mempunyai pacar baru. Namun, lagi-lagi Jaka memperlakukan pacarnya tersebut dengan kasar. Sama seperti Jaka memperlakukan Melati. Karena perbuatan tidak baik Jaka itu, dia dilaporkan ke polisi oleh pacar barunya dan dipenjara untuk waktu yang cukup lama

Kutipan di atas adalah sebuah penggalan film pendek yang terinspirasi dari kisah nyata seorang gadis yang tidak mau disebutkan namanya yang berjudul "Kekerasan dalam Berpacaran". Menurut Yustina Rostiawati seorang Peneliti Senior PKPM Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, kekerasan dalam berpacaran adalah sebuah bentuk penyimpangan sosial perorangan. Pelaku dan korban kekerasan pun dapat berasal dari berbagai lapisan masyarakat.

Di sini saya akan menjabarkan korelasi atau hubungan dari film tersebut dengan nilai-nilai Pancasila yang berlaku di Indonesia.

Dapat terlihat jelas bahwa terjadi penyimpangan yang sangat jelas dengan perilaku Jaka (tokoh utama pria) dengan nilai pancasila.

1.      Ketuhanan yang Maha Esa

Telihat jelas Jaka tidak memiliki rasa Ketuhanan yang tinggi. Karena dalam agama islam, seluruh mahluk hidup ciptaan Allah harus diperlakukan dengan baik. Khususnya seorang wanita. Karena dari seorang wanita dapat muncullah sebuah kehidupan baru. Tapi di film tersebut Jaka memperlakukan Melati seenaknya. Tidak mengindahkan norma-norma agama yang berlaku. Sungguh nilai sila pertama tidak ada di film tersebut.

2.      Kemanusiaan yang Beradab

Apakah sikap Jaka beradab? sungguh tidak. Perilaku semena-menanyayang dimiliki sungguh tidak beradab. Memperlakukan kasar seorang wanita sungguh bukan perilaku yang seharusnya diamalkan sesuai dengan sila kedua ini.

3.      Persatuan Indonesia

Erat pula hubungannya dengan sila ketiga. Apabila sikap Jaka yang terus-terusan seperti itu, sungguh dapat merusak persatuan hubungan antara Jaka dan Melati. Bahkan hubungan persatuan Jaka dengan sahabat-sahabat dan keluarga Melati.

4.      Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan

sosok seorang pemimpin dari seorang pria yang seharusnya menunjukkan sikap bijaksana, penuh tanggung jawab, berbudi luhur dalam memimpin pengikutnya. Namun dalam film tersebut sikap kepemimpinan yang seharusnya dimiliki Jaka tidakada. Malahan dia memperlakukan Melati layaknya seorang budak. Sungguh Jaka tidak memenuhi pengamalan sila keempat pancasila.

5.      Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kata adil sungguh jauh dari Melati dan Jaka. Melati merasa seperti tertekan, takut karena segala peraturan dan perilaku Jaka. Hak Asasi Manusia adalah hak mutlak yang dimiliki tiap-tiap orang. Hak asasi Melati justru telah direbut Jaka hingga akhirnya keadilan diantara mereka sudah tidak ada lagi. Untuk kesekian kalinya, film tersebut tidak mengamalkan nilai-nilai pancasila.

Kesimpulan

Bangsa Indonesia mempunyai pancasila sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia, nilai dan norma yang terkandung di dalamnya merupakan keinginan dari bangsa Indonesia yang harus di amalkan. Pengamalan Pancasila secara subjektif akan memperkuat pengamalan Pancasila secara objektif. Pengamalan Pancasila ini harus di lakukan dalam berbagai bidang kehidupan di negara Indonesia agar Pancasila benar-benar berperan sebagaimana Fungsi dan kedudukannya dan supaya tujuan serta cita-cita bangsa Indonesia mudah terwujud.